Beranda
(Dok. Suci Ramadhani)
Sebidang tanah semestinya menjadi tempat manusia menjalani kehidupan. Di atasnya, hutan tumbuh, hasil bumi dipanen, rumah dibangun, dan keluarga menggantungkan penghidupan. Namun, bagaimana jika tanah yang sama juga menjadi tempat bertemunya kepentingan, kekuasaan, dan kekayaan yang tidak selalu dibagikan secara setara?
Indonesia memiliki banyak modal untuk membangun kemakmuran. Hutan, tambang, perkebunan, dan laut menyediakan sumber daya bagi perekonomian. Kita juga memiliki orang-orang terdidik yang mempelajari cara mengelola kekayaan tersebut. Namun, kekayaan alam dan pengetahuan belum otomatis menghasilkan kesejahteraan yang dapat dirasakan secara merata.
Di sejumlah wilayah, masyarakat masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan. Sementara itu, pengerukan sumber daya alam terus berjalan atas nama investasi dan pertumbuhan. Angka produksi dan ekspor memang dapat meningkat, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan siapa yang menikmati keuntungan dan siapa yang menanggung dampaknya.
Kekayaan Milik Siapa?
(Ilustrasi tambang perak. Sumber: pixabay.com)
Dalam buku Mengapa Negara Gagal, Daron Acemoglu dan James A. Robinson menjelaskan bahwa kemakmuran suatu bangsa ditentukan oleh institusi, yaitu aturan main politik dan ekonomi yang mengatur siapa yang mendapat kesempatan, siapa memegang kendali, dan ke mana hasil pembangunan mengalir.
Institusi inklusif membuka kesempatan luas bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dan menikmati hasil ekonomi. Sebaliknya, institusi ekstraktif memusatkan kekuasaan dan manfaat ekonomi pada kelompok tertentu, sementara masyarakat banyak hanya memiliki ruang terbatas untuk menentukan nasibnya.
Sejarah mencatat hal ini di Potosí, kawasan pertambangan perak di Amerika Selatan pada masa kolonial Spanyol. Pada abad ke-17, kota ini mengeruk perak melimpah melalui sistem mita yang mewajibkan penduduk lokal menjalani kerja paksa. Kekayaan mengalir deras ke Spanyol, sedangkan masyarakat yang memeras keringat justru hidup sengsara. Riset menunjukkan bahwa wilayah yang dulu menerapkan sistem kerja paksa tersebut masih memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi hingga ratusan tahun kemudian.
Potosí membuktikan bahwa kekayaan alam tidak otomatis menyejahterakan warganya. Di Indonesia, logika yang sama sering terasa dekat. Ketika tambang baru dibuka atau perkebunan diperluas, seberapa jauh masyarakat lokal menikmati manfaat ekonominya? Apakah mereka memiliki ruang untuk menentukan arah pembangunan yang mengubah lingkungan dan tempat tinggal mereka?
Mengapa Aturan Lama Sulit Diubah?
(Buku Mengapa Negara Gagal hal. 400)
Kalau aturan sudah menguntungkan kelompok tertentu, ya wajar kalau muncul kepentingan untuk menjaganya. Mengapa Negara Gagal menyebut mekanisme ini sebagai vicious circle atau lingkaran setan. Institusi politik ekstraktif dapat melahirkan aturan ekonomi yang menguntungkan kelompok tertentu, lalu kekayaan dari aturan itu membantu mempertahankan kekuasaan mereka. Kekuasaan menghasilkan keuntungan, keuntungan memperkuat kekuasaan. Begitu terus sistemnya berputar. Masalahnya kian parah karena sistem ini sengaja tidak menyediakan mekanisme untuk mengontrol penyelewengan kekuasaan. Seperti peringatan Lord Acton, kekuasaan yang mutlak dan tanpa pengawas hampir pasti berujung pada korupsi.
Ketakutan utama para penikmat kekuasaan mutlak ini adalah lahirnya perubahan yang sanggup meruntuhkan tatanan nyaman mereka, sebuah fenomena yang dalam buku ini disebut creative destruction (penghancuran kreatif). Inovasi, sains, dan gagasan baru selalu membawa cara berpikir yang dapat menggoyahkan posisi pemain lama. Bagi elite yang sudah mapan, creative destruction adalah ancaman nyata bagi keberlangsungan keuntungan mereka. Karena ketiadaan mekanisme kontrol publik yang efektif, penguasa memiliki insentif sangat besar untuk membendung segala bentuk transparansi dan kebenaran ilmiah yang dibawakan oleh para ahli demi mengamankan tatanan lama dari ancaman perubahan tersebut.
Persinggungan inilah yang menjelaskan mengapa kepakaran sering kali kehilangan taringnya di hadapan kekuasaan. Sebuah bangsa mungkin memiliki melimpah riset, data, dan peneliti mumpuni yang paham tata ruang, risiko ekologis, hingga dampak sosial dari suatu pembangunan. Namun, dalam tatanan yang ekstraktif, sains dan rekomendasi ilmiah sengaja disingkirkan atau cuma dijadikan formalitas pemanis dokumen agar tidak memicu creative destruction yang merugikan pemodal. Ketika peringatan para ahli selalu kalah sakti dibandingkan kepentingan investasi, di situlah terlihat jelas bahwa kebijakan publik tidak sedang dirancang untuk menyelamatkan warga, melainkan untuk melanggengkan lingkaran setan kekuasaan.
Lalu, Siapa yang Membayar?
(Ilustrasi kebakaran hutan. Sumber: canva.com)
Beban dari aturan yang ugal-ugalan ini akhirnya dihantamkan langsung ke pundak warga biasa, membuat kita saban hari dibuat sesak dan lelah. Ketika hutan dan lahan dibakar demi membuka ekspansi baru, misalnya, asap pekat beracun itu dipaksa masuk ke paru-paru warga berbagai usia, aktivitas melumpuh, dan kesehatan keluarga dipertaruhkan demi ambisi yang tak pernah kita nikmati hasilnya. Penderitaan ini bukan lagi cuma cerita warga di pelosok tapak proyek, racun udara itu merayap menutupi langit kota, merusak ruang hidup jutaan warga, bahkan menjadi cemaran memalukan yang menyeberang ke negara tetangga.
Sungguh menyakitkan saat menyaksikan para pembuat kebijakan dan pemilik modal dengan tenang merayakan angka pertumbuhan ekonomi serta nilai investasi yang megah di balik ruang ber-AC. Sementara di luar, warga biasalah yang harus membayar harga kemewahan itu dengan kesehatan dan keselamatan mereka sendiri.
Lalu, sebenarnya apa yang salah? Rasanya bukan hutan kita yang kurang, bukan sumber daya alamnya yang sedikit, dan jelas bukan karena kita kehabisan orang pintar. Hal yang bermasalah adalah aturan main yang menentukan siapa punya kuasa atas semua kekayaan itu, siapa menikmati hasilnya, dan siapa menanggung akibatnya. Apakah institusinya inklusif, atau malah ekstraktif?
Jika untuk urusan hasil bumi saja kita cuma kebagian asap dan sisa limbahnya, bayangkan apa yang tersisa ketika logika ‘mengeruk’ yang sama dipakai untuk mengurus pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan kita. Kita yang diajak bekerja keras, orang lain yang memanen hasilnya, lalu kita pula yang disuruh membayar tagihan kerusakannya. Mengapa Negara Gagal memberi kita pandangan baru untuk melihat akar masalah tersebut, bahwa ketimpangan yang terjadi bukanlah takdir yang harus kita terima dengan pasrah. Sejarah dalam buku ini menunjukkan bahwa kemakmuran suatu bangsa tidak pernah datang dari kedermawaan elite, melainkan dari keberanian masyarakatnya untuk bersatu merombak aturan main yang ekstraktif menjadi tatanan yang inklusif, tatanan yang memberi ruang, suara, dan masa depan bagi setiap warganya.
